Pendamping Desa Terlibat Pilkada, Ancam Dipecat

Surabaya. Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengancam akan memecat pendamping dana desa jika diketahui terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar  Desember 2015. Dan dipastikan program tersebut tidak ada kaitannya dengan pilkada.

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendes PDTT, Achmad Erani Yustika, di Surabaya, Sabtu (27/6), usai memberikan pembekalan pada ratusan calon pendamping program dana desa di gedung Badan Diklat. "Bagi pendamping yang memanfaatkan dana desa untuk politik, sanksinya dipecat," ujarnya.

Pilkada Kab. Bima 2015 : Perlu Perkuat Solidaritas Organik

"kesadaran akan solidaritas (organik) ini harus bisa melewati batas-batas teritorial, primordialisme dan menyatu dalam paradigma yang sama” 

(Bima. KM.Walet Selatan).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Periode 2015 - 2015 semakin dekat, kondisi sosial masyarakat masih berjalan normal,  namun tidak bisa dipungkiri bahwa tanda tanda terjadinya resistensi semakin mengemuka karena perbedaan pilihan dan dukungan untuk para calon, maka dari itu perlu diperkuat dengan solidaritas organik bagi seluruh komponen masyarakat.

 Hal itu diungkapkan oleh Aktivis Perempuan Muda Bima dari Nasyiatul Aisyiyah (NA) Kab. Bima yang juga Akademisi Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima, Husnatul Mahmudah, M.Hum.

Pilkada 2015 : Tanggung Jawab Semua Pihak

Dr. Ibnu Khaldun, M.S.i

Pelaksanaan Pilkada Kab. Bima Tahun 2015 bukan hanya an sih tanggung jawab Penyelenggara Pemilihan, akan tetapi harus menjadi tanggung jawab kolektif semua pihak.

hal ini di ingatkan oleh Aktivis Pusat Kajian Politik dan Pemilu (Center Election For Political Party (CEPP) Universitas Indonesia (UI) Link, Dr. Ibnu Khaldun, M.S.i

Demokrasi dan Gerontokrasi Opini

oleh

Hasrul Harahap*

 KM. Walet Selatan

Dalam Pembangunan kehidupan berdemokrasi seyogiyanya rakyat Indonesia dan elit politik mengucapkan terimakasih kepada salah seorang pendiri negara kita yaitu Mohammad Hatta. Dengan tidak mengecilkan peran dan pemikiran tokoh-tokoh yang lain, lihat saja bahwa Mohammad Hatta peletak dasar demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. 

Dalam mengembangkan pemikiran demokrasinya yang sering kita sebut demokrasi rakyat, beliau tidak terjebak terhadap pola demokrasi ala Barat yang sangat liberal dan kapitalistik. Karena demokrasi menurut Mohammad Hatta adalah demokrasi yang berpihak terhadap kepentingan rakyat bawah (proletar) dan bukan terhadap penguasa (borjuis).

Peranan Penting DPRD antara Stigma Elite dan Distrust Publik

Penulis : UNDRIZON, SH, 

(Praktisi Hukum pada Undrizon, SH And Associates, Jakarta)

KM.Walet Selatan :
Cukup mengusik perhatian publik terkait peranan penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh tanah air. DPRD tidak kunjung mendapat perspektif kesadaran serta kurangnya kepercayaan publik (distrust public) yang kemudian menempatkannya sebagai unsur pemerintahan daerah yang masih perlu diperkuat. Padahal secara simbolik posisinya sangat penting sebagai wakil rakyat di daerah (people representatives) yang berdiri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaannya menjadi fondasi bagi tegaknya eksistensialitas bangsa Indonesia dalam skema ketatanegaraan.