Kepala Daerah Jangan Tergiur Tawaran Penyimpanan Dana Desa di Bank

Jakarta - Berbagai upaya dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mempercepat proses pencairan dana desa agar segera bisa digunakan masyarakat. Selain menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri untuk memangkas berbagai prosedur yang dianggap memberatkan, Kementerian Desa juga telah mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa kemarin, Kamis (10/9).

Oleh karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar kembali menghimbau kepada para kepala daerah agar segara menyalurkan dana tersebut ke desa-desa. "Segera cairkan dana desa, jangan sampai dana desa yang sudah di kas pemerintah kabupaten ataupun kota malah disimpan di bank," ujar Menteri Marwan, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (11/9).

UU Desa Sumber Spirit Baru BUMDes

Desa memiliki hak membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes atau BUM Desa). Sesunguhnya sinyal itu mulai muncul pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, BUM Desa mulai menjamur setelah secara eksplisit tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten cukup besar. Kementerian/Lembaga juga sudah mulai meresponnya dengan melibatkan BUM Desa dalam program/kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Kendati demikian upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah ini dinilai belum optimal.   Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi sumber spirit baru BUM Desa.

Panja Revisi UU Pilkada rapat maraton

KM.Walet Selatan.

Jakarta  - Panitia Kerja Revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menggelar rapat di hotel kawasan Tugu Tani Jakarta Pusat, Kamis malam.

Penyelenggara rapat tersebut mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, perwakilan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Badan Pengawas Pemilu untuk dimintai masukan untuk merevisi UU tersebut.

Akhirnya Perppu Pilkada jadi UU

Rapat Paripurna DPR RI hari ini akan memutuskan Perrpu Pilkada dan Pemda. Hadir 306 orang dalam rapat paripurna DPR RI itu, Jakarta, Selasa (20/1/15). (ANTARANews/Zoel Sikumbang)

KM. Walet Selatan

"Apakah dua Perppu dapat disetujui menjadi Undang-Undang," tanya pimpinan rapat paripurna yang juga Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

"Setuju," jawab 442 anggota DPR RI secara serentak, Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzaman menyampaikan pidato di hadapan anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna.