Badan Usaha Milik Desa

KM. Walet Selatan
Masyarakat Desa Kuta pada hari kamis (21-9-2016) menggelar musyawarah desa untuk memilih jajaran pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan upaya Pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan potensi ekonomi baik SDM maupun SDA yang  ada di Desa Kuta. 
Kepala Desa Kuta, Syarjan H. Ibrahim berharap bahwa penyelenggaraan Musyawarah Tentang BUM Desa ini sebagai titik tolak untuk membangun kemandirian desa di ekonomi.
"BUM Desa adalah Badan Usaha/Organisasi Milik Desa dimana struktur organisasinya terpisah dari Pemerintah Desa atau dapat dikatakan sebagai organisasi Otonom yang memiliki wewenang mengelola setiap potensi ekonomi di Desa." [α2]

Rehab TMP Palibelo Serap Dana Rp 2,1 Milyar

Bima, KM. Walet Selatan

Alhamdulillah. Tidak lama lagi, masyarakat Bima akan menikmati hasil  penataan Taman Makam Pahlawan ( TMP ) Palibelo yang pada tahun 1987 dipindahkan dari Taman Makam Pahlawan Data Kota Bima.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi rencana rehabilitasi pembangunan TMP Palibelo Selasa (1/9) di ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bima. 

Pada rapat yang langsung dipimpin Sekda Drs. H.M.Taufik HAK, M.Si tersebut dibahas secara rinci item yang akan dilakukan rehabilitasi yang akan menyerap anggaran Rp 2,1 milyar dari dana APBN tersebut. 

Estetika dan Pesan Moral Lagu Bima Dompu Kian Tergerus

Bima. Km. Walet Selatan

La Ndolo Conary

Perkembangan karya seni terutama penciptaan lagu-lagu daerah Bima- Dompu di akui oleh berbagai pihak sangat cepat perubahannya, dari lagu-lagu bersyairkan pesan budaya, moral, nilai sejarah dan tentunya nilai-nilai agama, kini sudah mengarah kepada pesan-pesan pornoaksi dan pornografi, tampa memperhatikan batas kepatutan dari sebuah sastra dan nilai-nilai positif yang ada di tengah masyarakat.

Hal tersebut tidak luput dari pantauan Sastrawan Muda Bima yang juga aktif menulis Buku, Baharuddin, S.Pd.

Pendamping Desa Terlibat Pilkada, Ancam Dipecat

Surabaya. Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengancam akan memecat pendamping dana desa jika diketahui terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar  Desember 2015. Dan dipastikan program tersebut tidak ada kaitannya dengan pilkada.

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendes PDTT, Achmad Erani Yustika, di Surabaya, Sabtu (27/6), usai memberikan pembekalan pada ratusan calon pendamping program dana desa di gedung Badan Diklat. "Bagi pendamping yang memanfaatkan dana desa untuk politik, sanksinya dipecat," ujarnya.